FaktaID.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggelar pertemuan penting di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (19/5). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyoroti soal hibah daerah yang harus dikelola dengan valid dan transparan. Ia menekankan bahwa KPK akan terus mengawal agar hibah kembali ke masyarakat.
“Kami hanya memastikan dan hibah itu harus kembali ke masyarakat, itu yang akan dikawal KPK. Nanti satgas pencegahan bersama satgas penindakan yang akan melakukan aktivitas bersama, berkunjung ke kabupaten dan kota serta bertemu dengan kepala dinas. Saya minta dibantu untuk ini. Tugas kami membantu pemerintahan, bukan mencari kesalahan,” jelas Ujang.
Selain hibah, isu pengalihan fungsi lahan juga mendapat perhatian serius. Menurut KPK, konversi lahan hijau dan pangan menjadi lahan tidak produktif sangat rentan terhadap praktik korupsi.
“Ini tidak boleh terjadi. Ini akan jadi langkah bersama dalam pembenahan lahan publik terkait pengalihan lahan. Kita akan melibatkan BPN, dalam bentuk tim. Kalau perlu nanti dikumpulkan camat dan kadesnya. Saya minta Sekda Jabar untuk membantu secara administrasi dan penerjemahan konsep, jika butuh komunikasi dengan KPK, silakan menghubungi PIC Korsup Jawa Barat,” tegasnya.
Masalah kemacetan di Kota Bandung pun menjadi perhatian. KPK mendorong kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam membangun sistem transportasi publik yang lebih baik.
“Bandung masuk dalam kategori paling macet. Silakan dari Pemprov Jabar bisa mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. KPK sudah memberikan masukan terkait dengan hal ini pada pejabat terkait,” sarannya.
