FaktaID.net – Dugaan tindak pidana gratifikasi atau suap di tubuh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor dalam pelaksanaan Pilkada 2024 hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Penanganan kasus ini dinilai lamban dan kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum di daerah.
Pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menyoroti seriusnya persoalan tersebut dan mendorong agar kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai perlu adanya campur tangan lembaga penegak hukum tingkat pusat untuk mempercepat proses penyelidikan.
“Kalau dugaannya suap atau gratifikasi (korupsi) dalam Pilkada, dan sudah 1 tahun Polresta terkesan enggan engganan, sebaiknya Kejaksaan atau KPK respon (mengambil alih),” ujar Yenti dalam keterangannya, Selasa (22/7).
Menurutnya, penyelesaian kasus dugaan korupsi ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu di masa mendatang.
“Bagaimpun dugaan korupsi harus dituntaskan, apalagi terkait proses pilkada, untuk pembelajaran di kemudian hari tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Yenti juga mengingatkan agar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat.
“Rakyat jangan diberikan contoh buruk oleh pihak-pihak terkait seperti KPUD, Bawaslu dan tokoh-tokoh partai,” tambahnya.
Ia berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera merespons laporan masyarakat terkait kasus ini secara positif dan profesional.
“Berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera menangani dan merespon positif laporan tersebut,” tutup Yenti.
Sebelumnya diberitakan, LBH Ansor Dorong Kejaksaan dan KPK Ambil Alih Dugaan Suap Pilkada Kota Bogor 2024.
Sahabat Aditya, dari LBH Ansor, buka suara atas lambannya penanganan kasus tersebut. Ia menilai ada indikasi kesengajaan memperlambat proses.
Pertama, menurutnya, “ada dugaan upaya ‘peti es’ yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota yang tak kunjung meningkatkan status ke penyidikan dalam permasalahan tersebut.
“Adanya dugaan intervensi yang bernuansa politis agar perkara ini dapat di ubah – ubah sesuai birahi negoisasi politik dimaksud. Dan masih banyak lagi kemungkinan – kemungkinan terjadi dalam proses ini.” ungkap Adit dalam keterangannya, Rabu (2/7). (DR)
