FaktaID.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan nasional kembali mengalami penurunan pada Maret 2025. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,47 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin pun menurun menjadi 23,85 juta orang.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menekankan bahwa masyarakat perlu memahami proses pendataan dan penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan BPS.
“Pada pendataan Susenas, yang kita data adalah rumah tangga. Ada sekitar 345.000 rumah tangga yang menjadi sampel pada Maret 2025,” kata Ateng dalam keterangannya, dikutip Ahad (27/7).
Pada periode yang sama, garis kemiskinan nasional berada di angka Rp609.160 per kapita per bulan. Bila dihitung untuk satu rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota, maka total pengeluaran bulanan harus di atas Rp2.875.235 agar tidak tergolong miskin.
“Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan,” ungkap Ateng lebih lanjut.
BPS juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki garis kemiskinan yang berbeda karena dipengaruhi oleh harga kebutuhan serta kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.
Kemiskinan di Desa Turun, Kota Naik
Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan menurun menjadi 11,03 persen, sedangkan di perkotaan justru naik menjadi 6,73 persen.
Dari sisi kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2), situasi di desa lebih membaik. Kedua indeks ini mencatatkan penurunan di perdesaan, namun mengalami peningkatan di perkotaan, yang menandakan bahwa jurang ketimpangan antarpenduduk miskin makin lebar di kota-kota besar.
Papua Pegunungan Termiskin, Bali Termiskin
Secara wilayah, Papua Pegunungan mencatat angka kemiskinan tertinggi sebesar 30,03 persen, sementara Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,72 persen. Dari 38 provinsi, 18 di antaranya memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sedangkan 20 provinsi lainnya berada di atas rata-rata nasional.
Kemiskinan Ekstrem Menurun
Dalam kesempatan yang sama, BPS untuk pertama kalinya turut merilis data kemiskinan ekstrem, sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Pada Maret 2025, kemiskinan ekstrem nasional tercatat 0,85 persen atau setara 2,38 juta jiwa, lebih baik dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 1,26 persen atau 3,56 juta orang.
Ketimpangan Menyempit
Selain kemiskinan, BPS juga melaporkan penurunan tingkat ketimpangan, yang diukur melalui gini ratio. Pada Maret 2025, gini ratio nasional tercatat 0,375, lebih rendah dibanding 0,381 pada September 2024.
Di perkotaan, gini ratio menurun dari 0,402 menjadi 0,395, dan di perdesaan turun dari 0,308 ke 0,299.
Berdasarkan data spasial, 31 provinsi memiliki gini ratio di bawah angka nasional, sedangkan 7 provinsi tercatat di atasnya. DKI Jakarta memiliki ketimpangan tertinggi dengan skor 0,441, dan Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan ketimpangan terendah sebesar 0,222. (MS)
