“Bandung Barat, bagian yang orang seluruh Indonesia itu dalam tanda kutip kenapa kejadian-kejadian banyak terjadi di Bandung Barat,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa dampak dari persoalan ini turut mencoreng citra BGN di mata publik.
“Kita yang dipukulin terus, dihantam terus, BGN korupsi, BGN maling lah, ini dijalankan di bawahnya dengan tidak benar,” tegasnya.
Untuk itu, Nanik meminta para kepala daerah, termasuk wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati di Bandung Barat, agar turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur yang beroperasi.
“Jadi nanti pak wakil wali kota, pimpinan sampaikan juga ke ibu bapak atau wakil, juga pada bupati dan wakil bupati di Bandung Barat, mohon turun pak, sidak dapur satu persatu,” katanya.
Meski tidak memiliki kewenangan langsung untuk menutup operasional dapur, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bisa memberikan rekomendasi penutupan jika ditemukan pelanggaran.
“Bapak memang tidak punya wewenang untuk menutup, tapi bapak punya wewenang untuk merekomendasikan untuk ditutup,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta keterlibatan aparat TNI-Polri untuk ikut melakukan pengawasan di lapangan.
