FaktaID.net – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyederhanakan alur koordinasi sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat terkait kejahatan digital, seperti penipuan online, judi online, hingga pemerasan berbasis seksual.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tren kejahatan di ruang digital yang dinilai membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi antar lembaga.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa kasus kejahatan digital terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4).
Ia menjelaskan, perubahan utama dari kerja sama ini terletak pada penyederhanaan alur kerja. Jika sebelumnya koordinasi antar lembaga memerlukan proses administrasi yang panjang, kini akan diubah menjadi sistem terintegrasi agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih cepat.
Selain itu, layanan pengaduan masyarakat juga akan disatukan. Selama ini, publik mengenal beberapa kanal seperti nomor 110 dan 112. Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan sehingga laporan cukup masuk melalui satu pintu dan langsung diproses.
